GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan bahwa integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diminta tidak hanya berorientasi pada pencapaian serapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bambang Bayu Suseno saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Ruang BERBAKTI, Kantor Bupati Muaro Jambi, Kamis (15/10/2026).
Rakor yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperdalam perbaikan tata kelola pemerintahan, baik pada aspek internal maupun eksternal.
Kegiatan itu dihadiri Tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang dipimpin Kasatgas Uding Juharudin, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya program secara administratif ataupun besarnya anggaran yang telah direalisasikan.
Menurut dia, setiap program pemerintah harus memiliki hasil yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sisi lain, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah juga harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran,” ujar Bambang Bayu Suseno.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak menjadikan integritas sebatas slogan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Integritas, kata dia, harus tercermin dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat.
“Integritas harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati menilai, kehadiran tim KPK RI dalam rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda formal antarlembaga. Lebih dari itu, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus menyusun langkah perbaikan yang konkret.
Ia berharap pendampingan dan penguatan dari KPK dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengawasan, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Bambang Bayu Suseno juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan dan upaya penguatan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, khususnya dalam mendorong pencegahan tindak pidana korupsi.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Dengan penguatan pengawasan serta kepatuhan terhadap regulasi, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Muaro Jambi secara berkelanjutan. (Jun)
Komentar