GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, dan dihadiri Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam rapat tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno menyampaikan tanggapan dan penjelasan pemerintah daerah terhadap berbagai pandangan, masukan, serta catatan yang sebelumnya disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD.
Jawaban pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang menjadi perhatian legislatif mendapat ruang untuk dijelaskan sekaligus menjadi bahan penyempurnaan rancangan kebijakan anggaran daerah.
Bagi DPRD, penyampaian pandangan umum fraksi dan jawaban kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme pembahasan anggaran yang mengedepankan fungsi pengawasan, penganggaran, serta kemitraan antara legislatif dan eksekutif.
Proses ini juga menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Melalui pembahasan yang konstruktif, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah, efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, anggaran yang nantinya disepakati tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.
Rapat paripurna tersebut merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian pembahasan Ranperda APBD 2027 sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Jun)











Komentar