GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi terus mengintensifkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan daerah.
Melalui Panitia Kerja (Panja) I, DPRD Muaro Jambi membahas empat Ranperda bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Muaro Jambi, Jumat (16/10/2026).
Pembahasan dipimpin Ketua Panja I Muhammad Ridho. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Muaro Jambi pada 6 Oktober 2026 mengenai pembahasan sepuluh Ranperda, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun usulan pemerintah daerah.
Empat Ranperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi, Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda), serta Ranperda tentang Penataan Desa.
Keempat rancangan regulasi tersebut memiliki substansi berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan kebutuhan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, misalnya, menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan aset pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset yang baik diperlukan agar barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, dua Ranperda mengenai penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan PT Muaro Jambi Unggul berkaitan dengan penguatan peran badan usaha milik daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Penyertaan modal tersebut perlu didukung perencanaan yang matang, kejelasan tujuan, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Dengan demikian, penggunaan keuangan daerah dapat memberikan hasil sesuai tujuan pembentukan dan pengembangan masing-masing perusahaan.
Adapun Ranperda tentang Penataan Desa diarahkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penataan desa membutuhkan pengaturan yang jelas agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pembahasan bersama OPD terkait, berbagai substansi rancangan regulasi dikaji dengan memperhatikan aspek hukum, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta kondisi daerah.
Keterlibatan perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan materi Ranperda sesuai dengan kebutuhan teknis dan dapat diterapkan ketika nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Melalui Panja I, DPRD Muaro Jambi berupaya memastikan setiap rancangan regulasi dibahas secara cermat sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah berikutnya.
Pembahasan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membangun landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap empat Ranperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengelolaan aset, pengembangan badan usaha milik daerah, dan penataan pemerintahan desa secara lebih terarah.
Dengan pembahasan yang melibatkan legislatif dan eksekutif, produk hukum daerah diharapkan tidak sekadar memenuhi agenda legislasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Komentar