GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendorong penguatan kerja sama kemitraan antara pemerintah desa dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi desa, terutama melalui pemanfaatan aset desa berupa Tanah Kas Desa (TKD).
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pola Kemitraan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan PT Inti Indosawit Subur yang dihadiri langsung Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP., MM., M.Si., di Hotel Shang Ratu, Kota Jambi, Rabu (14/10/2026) siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi, pimpinan PT Inti Indosawit Subur, serta para kepala desa dan lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam sambutannya, Bambang Bayu Suseno menjelaskan bahwa kerja sama pola kemitraan tersebut bukan merupakan hal baru. Kemitraan antara pemerintah desa dan perusahaan telah berlangsung sejak 1996, ketika sebanyak 42 desa dan kelurahan masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Batanghari sebelum terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, Perjanjian Kerja Sama Pola Kemitraan ini telah dilaksanakan semenjak Tahun 1996 yang pada saat itu sebanyak 42 Desa/Kelurahan masih wilayah Kabupaten Batanghari dan saat ini menjadi wilayah Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Bupati.
Menurut dia, kesepakatan terbaru ini merupakan kelanjutan pemanfaatan aset desa berupa Tanah Kas Desa melalui pola kemitraan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Batanghari.
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut.
Bupati berharap keberlanjutan kemitraan ini dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah desa sekaligus mendukung pengelolaan aset desa secara produktif.
Namun, ia mengingatkan seluruh pemerintah desa dan kelurahan yang terlibat agar tidak hanya berfokus pada penandatanganan dokumen. Setiap pihak diminta memahami secara menyeluruh substansi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban, jangka waktu kerja sama, mekanisme pengelolaan, pelaporan, hingga penyelesaian apabila muncul permasalahan.
“Kepada seluruh Pemerintah Desa/Kelurahan yang melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama, saya berpesan agar mencermati dan memahami seluruh isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja sama, mekanisme pengelolaan dan pelaporan, serta penyelesaian apabila terjadi permasalahan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar seluruh proses pelaksanaan kemitraan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan kerja sama perlu didokumentasikan secara tertib sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi.
Selain kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting dalam pengelolaan Tanah Kas Desa. Bupati mengingatkan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan aset desa dan manfaat yang dihasilkan dari kerja sama tersebut.
Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah desa dan PT Inti Indosawit Subur tidak hanya menjadi kelanjutan kerja sama yang telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat desa.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap kerja sama tersebut dapat berjalan secara profesional, tertib, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan serta kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama pengelolaan aset desa. (Jun)
Komentar