DPRD Muaro Jambi Kawal Pembahasan Enam Ranperda, Dorong Regulasi yang Tepat Sasaran

GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – DPRD Kabupaten Muaro Jambi terus menjalankan fungsi legislasi dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas bersama pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Komitmen tersebut terlihat dalam pembahasan enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut, delapan fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terhadap enam rancangan regulasi tersebut.

Pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui tahapan ini, DPRD memberikan masukan, catatan, serta sejumlah pertimbangan agar setiap Ranperda memiliki landasan yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

Dalam rapat paripurna pada 13 Oktober 2026, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum delapan fraksi tersebut.

Sejumlah hal menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya pengelolaan aset daerah berbasis digital melalui Sistem Informasi Indah (SI INDAH), penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan desa, serta pengaturan penanggulangan kebakaran.

Khusus terkait penyertaan modal, terdapat dua BUMD yang menjadi perhatian, yakni Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan PT Muaro Jambi Unggul Perseroda. Kebijakan tersebut perlu didukung kajian kelayakan, analisis investasi, serta rencana bisnis yang terukur agar penyertaan modal dapat memberikan manfaat bagi daerah.

DPRD juga menaruh perhatian terhadap pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan transparan. Pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat memperkuat pencatatan, pengawasan, serta akuntabilitas aset milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Ranperda mengenai penataan desa dan penanggulangan kebakaran dinilai memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat wilayah.

Baca Juga :  Wisuda Tahfizh 30 Juz Ponpes Zhilalul Qur’an, Bupati Muaro Jambi Dorong Lahirnya Generasi Qur’ani

Bagi DPRD, pembentukan regulasi daerah bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Setiap peraturan harus memiliki kejelasan tujuan, kepastian hukum, serta mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakannya.

Karena itu, pandangan umum fraksi dan tanggapan pemerintah daerah menjadi bagian dari proses pembahasan yang saling melengkapi. Masukan dari legislatif diharapkan dapat memperkaya substansi Ranperda sebelum dibahas pada tahapan berikutnya.

Melalui fungsi legislasi tersebut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berupaya memastikan produk hukum daerah tidak hanya selesai dibentuk, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)

Komentar