GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Rencana penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Alasannya, kewajiban finansial PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP yang mencapai USD 5,6 juta hingga kini disebut belum diselesaikan.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Murni, saat membacakan pemandangan umum fraksi yang mewakili Ketua Fraksi NasDem, H. Sulaiman, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Di hadapan forum paripurna, Fraksi NasDem mempertanyakan urgensi penambahan modal dari APBD ketika persoalan kewajiban perusahaan daerah kepada pihak lain masih menjadi pekerjaan rumah.
Bagi NasDem, penyertaan modal bukan sekadar persoalan mengalokasikan anggaran. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu memastikan kondisi keuangan BUMD, kemampuan perusahaan menjalankan usaha, serta tanggung jawab atas kewajiban yang masih tertunggak.
Dalam pemandangan umumnya, NasDem merujuk pada surat peringatan resmi PT Pertamina EP kepada PD Muaro Jambi terkait kewajiban pembayaran, termasuk kekurangan Jumlah Pembelian Minimum Tahunan (JPMT).
Berdasarkan rincian yang disampaikan Fraksi NasDem, kewajiban tersebut terdiri atas USD 3.351.640,18 untuk periode 2017 dan USD 2.262.068,39 untuk periode 2018–2019.
Dengan demikian, total kewajiban yang dipersoalkan mencapai USD 5.613.708,57 atau sekitar USD 5,6 juta.
Besarnya nilai kewajiban tersebut menjadi dasar bagi NasDem untuk meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan BUMD sebelum kembali mengalokasikan dana penyertaan modal melalui APBD.
Fraksi NasDem menilai, penambahan modal tanpa kejelasan penyelesaian kewajiban berisiko menambah beban keuangan daerah. Terlebih, dana yang digunakan bersumber dari APBD dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
NasDem pada prinsipnya mengingatkan bahwa penyertaan modal kepada BUMD harus memiliki dasar yang kuat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan perusahaan. Harus ada kejelasan mengenai tujuan penggunaan dana, prospek usaha, kemampuan pengelolaan, serta manfaat yang dapat diberikan bagi daerah.
Fraksi tersebut juga menegaskan bahwa alokasi penyertaan modal Rp 1 miliar tidak sepatutnya dibebankan kepada APBD sebelum kewajiban kepada PT Pertamina EP diselesaikan secara tuntas.
Sikap kritis Fraksi NasDem ini menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan APBD 2027. Sebab, keputusan menyuntikkan modal kepada perusahaan daerah tidak boleh hanya dilihat dari kebutuhan pengembangan usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan rekam jejak pengelolaan dan kesehatan keuangan perusahaan.
DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap rencana penggunaan anggaran daerah dibahas secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjelaskan kelayakan penyertaan modal tersebut. Jika kewajiban lama belum tuntas, pemerintah perlu membuka secara terang kondisi perusahaan dan rencana penyelesaiannya.
Dengan begitu, pembahasan penyertaan modal tidak berhenti pada perdebatan setuju atau menolak, tetapi benar-benar menjawab pertanyaan mendasar: apakah tambahan modal Rp 1 miliar akan memberikan manfaat bagi daerah, atau justru berpotensi menambah persoalan keuangan BUMD?. (Jun)
Komentar