GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi terus mengintensifkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam agenda legislasi daerah. Kali ini, Panitia Kerja (Panja) III DPRD Muaro Jambi membahas dua Ranperda inisiatif dewan yang menyentuh sektor pendidikan keagamaan dan pertanian.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muaro Jambi, Jumat (16/10/2026), dipimpin Ketua Panja III Ali Mustika.
Dua Ranperda yang menjadi agenda pembahasan tersebut adalah Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Rapat tersebut melibatkan anggota Panja III DPRD Muaro Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bagian Hukum Setda Muaro Jambi, serta Direktur Lembaga PublicTrust Institute (PUTIN).
Pembahasan ini merupakan bagian dari tindak lanjut rapat sebelumnya terkait pembahasan sepuluh Ranperda, yang terdiri atas rancangan usulan pemerintah daerah dan inisiatif DPRD.
Melalui pembentukan panitia kerja, DPRD berupaya mengoptimalkan pembahasan setiap rancangan regulasi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Langkah tersebut diperlukan agar materi yang diatur tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Salah satu Ranperda yang dibahas adalah Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis Al-Qur’an.
Persoalan kemampuan baca tulis Al-Qur’an membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam pembinaan generasi muda. Karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang dapat mendorong keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan keagamaan, keluarga, dan masyarakat.
Dengan adanya landasan hukum yang jelas, program pemberantasan buta aksara Al-Qur’an diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berkelanjutan, serta memiliki sasaran yang terukur.
Selain pendidikan keagamaan, Panja III juga membahas Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Ranperda ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat Muaro Jambi. Petani membutuhkan dukungan kebijakan untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan sarana produksi, akses permodalan, hingga pemasaran hasil pertanian.
Melalui regulasi tersebut, diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk meningkatkan kapasitas usaha tani serta memperkuat kelembagaan pertanian.
Keterlibatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Bagian Hukum dalam pembahasan menjadi bagian dari upaya menyelaraskan substansi Ranperda dengan kebutuhan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan kedua Ranperda tersebut menunjukkan bahwa agenda legislasi DPRD tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyentuh sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap proses pembahasan melalui Panja dapat menghasilkan rancangan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan dapat diterapkan secara efektif.
Selanjutnya, hasil pembahasan akan menjadi bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, keberadaan Ranperda diharapkan tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi menjadi instrumen kebijakan untuk memperkuat pendidikan keagamaan sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Komentar