GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah merupakan kebutuhan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, saat menghadiri rapat kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas enam Ranperda usulan pemerintah daerah, Selasa (13/10/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin pimpinan DPRD Muaro Jambi dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala instansi vertikal, serta insan pers.
Dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah, Junaidi H. Mahir menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan, masukan, dan saran yang disampaikan delapan fraksi DPRD, yakni Fraksi PKS-Perindo, PAN, Golkar, Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, PPP, dan NasDem.
Menurut pemerintah daerah, berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bahan penting untuk menyempurnakan substansi enam Ranperda sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam jawaban pemerintah daerah adalah pengelolaan aset daerah. Pemkab Muaro Jambi menjelaskan bahwa penatausahaan aset kini telah terintegrasi secara digital melalui aplikasi SI INDAH (Sistem Informasi Data Aset Daerah).
Pemanfaatan sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan penjelasan terkait penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda).
Pemkab menegaskan, rencana penyertaan modal tersebut telah dilengkapi dengan studi kelayakan, kajian investasi, serta rencana bisnis. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Persoalan penataan wilayah desa dan penanggulangan kebakaran juga menjadi bagian penting dalam enam Ranperda yang diusulkan.
Ranperda tentang Penataan Desa disiapkan sebagai pedoman dalam penataan wilayah pemerintahan desa agar lebih tertib dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sementara Ranperda Penanggulangan Kebakaran diarahkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat penanganan kejadian kebakaran secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Kebutuhan regulasi penanggulangan kebakaran dinilai penting mengingat luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang membutuhkan dukungan sistem penanganan dan koordinasi antarlembaga secara optimal.
Melalui jawaban tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi dasar penyempurnaan materi Ranperda sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Selanjutnya, keenam Ranperda usulan pemerintah daerah diharapkan dapat dibahas secara komprehensif bersama Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Pemkab Muaro Jambi berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga enam Ranperda tersebut nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Komentar