GERBANGINFORMASI.COM MUARO JAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang BERBAKTI, Kantor Bupati Muaro Jambi tersebut membahas penguatan serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Rakor dipimpin langsung Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, dan dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta Tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang dipimpin Kasatgas Uding Juharudin.
Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Muaro Jambi dalam agenda tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam arahannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak hanya mengejar tingkat serapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan bahwa integritas harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan publik.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut, KPK RI memberikan pendampingan dan penguatan terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Kehadiran tim KPK diharapkan menjadi momentum evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
Bagi DPRD Muaro Jambi, koordinasi antara legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
Sinergi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan KPK RI juga diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Komentar