GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, memimpin rapat paripurna terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi tersebut dihadiri Kapolres Muaro Jambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian, hingga kepala desa.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 menjadi salah satu agenda strategis DPRD bersama pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi ke depan.
Bagi DPRD, penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab memastikan keuangan daerah dikelola secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Karena itu, setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Sejumlah sektor pelayanan publik menjadi perhatian penting dalam penyusunan anggaran tersebut. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Infrastruktur, khususnya akses jalan dan jembatan, masih menjadi kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian. Ketersediaan infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan ant wilayah.
Demikian pula sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar. Kedua sektor tersebut perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas.
Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran penting melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Setiap usulan program dari OPD perlu dicermati agar memiliki urgensi, sasaran yang jelas, serta manfaat yang dapat diukur.
DPRD juga berkepentingan memastikan agar penyusunan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi pemborosan maupun tumpang tindih kegiatan.
Kehadiran unsur Forkopimda, jajaran OPD, camat, hingga kepala desa dalam rapat paripurna tersebut turut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai prioritas dan menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Lebih dari sekadar menetapkan besaran pendapatan dan belanja daerah, pembahasan APBD 2027 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada hasil. Setiap alokasi belanja harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disahkan maupun tingkat serapan belanja, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menempatkan kepentingan publik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses penganggaran. Harapannya, anggaran daerah dapat menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.
Sebab, APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki perencanaan, tujuan, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Komentar