Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta Hadiri Sosialisasi Penyusunan APBD 2027, Tekankan Anggaran Harus Berpihak kepada Masyarakat

GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, bersama Wakil Ketua II DPRD Jurjani dan sejumlah anggota DPRD menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut berlangsung di Gedung Mahligai 9 Jambi, Rabu (28/10/2026).

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T. Turut hadir perwakilan Bank 9 Jambi serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yakni Aripadana, S.E., M.Si., dan Shalia Alamah Joya yang mengikuti kegiatan secara daring.

Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam memahami arah kebijakan serta pedoman penyusunan anggaran daerah untuk tahun mendatang.

Dalam sosialisasi tersebut, salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat, realistis, disiplin, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Setiap usulan program dari perangkat daerah juga perlu dikaji berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah daerah turut menekankan agar penganggaran tidak sekadar mengakomodasi seluruh usulan OPD, melainkan lebih mengutamakan kebutuhan dasar, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan yang memberikan dampak nyata.

Selain belanja daerah, penyusunan target pendapatan juga menjadi perhatian. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didasarkan pada potensi yang terukur dan strategi pencapaian yang jelas. Sementara pendapatan transfer harus mengacu pada informasi resmi pemerintah pusat.

Baca Juga :  Pemkab Muaro Jambi Bakal MoU dengan Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi Pagi Ini.

Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut adanya penajaman program dan peningkatan kualitas belanja agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

DPRD Kabupaten Muaro Jambi sebagai lembaga legislatif memiliki peran dalam pembahasan dan pengawasan pengelolaan APBD. Karena itu, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan perencanaan anggaran 2027 berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung lebih terarah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama pembangunan. (Jun)

Komentar