GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Rencana penyertaan modal daerah kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda) mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan agar kebijakan tersebut benar-benar didasarkan pada perencanaan bisnis yang matang, tata kelola profesional, serta target kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Peringatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Masito, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal kepada PT Muaro Jambi Unggul dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (12/10/2026).
Dalam pandangan fraksinya, Masito menegaskan bahwa penyertaan modal daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai penambahan dana bagi perusahaan. Pemerintah daerah harus memastikan setiap modal yang bersumber dari keuangan daerah dikelola berdasarkan arah bisnis yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
PPP mengingatkan bahwa sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) menghadapi persoalan karena tidak memiliki perencanaan bisnis yang kuat meskipun telah mendapatkan dukungan modal dari pemerintah.
“Banyak BUMD di Indonesia gagal karena modal disuntik, tetapi bisnis tidak jelas. Kami tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul bernasib sama dengan kebanyakan BUMD yang gagal,” tegas Masito.
Menurut Fraksi PPP, keberadaan perusahaan daerah seharusnya mampu menjadi instrumen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Karena itu, penyertaan modal harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, baik dari sisi kinerja perusahaan, kontribusi terhadap PAD, maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.
Salah satu potensi yang menjadi perhatian PPP adalah pengelolaan 1.335 sumur yang dinilai memiliki peluang ekonomi bagi Kabupaten Muaro Jambi.
Masito menilai, potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang besar apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bahkan, ia melihat pengelolaan potensi tersebut berpeluang memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan bagi daerah, termasuk membuka peluang pendapatan yang dapat melampaui sektor perkebunan kelapa sawit.
Namun, besarnya potensi ekonomi itu harus diimbangi dengan sistem pengelolaan dan pengawasan yang kuat.
“Kita ingin PT Muaro Jambi Unggul benar-benar unggul. Unggul dalam tata kelola, unggul dalam PAD, dan unggul dalam membela penambang kecil,” ujar Masito.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan potensi 1.335 sumur tersebut tidak justru membuka ruang terjadinya penyimpangan.
“Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, 1.335 sumur ini bisa menjadi sumber PAD terbesar Muaro Jambi, melebihi sawit. Tapi jika salah kelola, kami khawatir ini menjadi lubang korupsi baru,” tegasnya.
Selain persoalan tata kelola perusahaan, Fraksi PPP turut menekankan pentingnya keberpihakan PT Muaro Jambi Unggul kepada masyarakat, khususnya para penambang kecil yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.
Menurut PPP, pengembangan potensi ekonomi daerah harus memberikan manfaat yang adil. Jangan sampai pengelolaan sumber daya hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil justru tidak memperoleh manfaat yang seharusnya.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan penyertaan modal. Kejelasan model bisnis, proyeksi keuntungan, mekanisme pengawasan, serta transparansi penggunaan anggaran perlu menjadi bagian penting sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan penyertaan modal tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki dasar perencanaan yang terukur dan dapat dievaluasi berdasarkan capaian kinerja perusahaan.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PPP berharap pembahasan Ranperda penyertaan modal PT Muaro Jambi Unggul dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh aspek, mulai dari kelayakan usaha hingga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah perusahaan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan pemerintah. Lebih penting dari itu adalah kemampuan perusahaan mengelola potensi daerah, menghasilkan pendapatan, menciptakan manfaat ekonomi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara terbuka.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi berharap PT Muaro Jambi Unggul dapat berkembang menjadi perusahaan daerah yang profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah. (Jun)
Komentar