GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi mulai mendorong penguatan regulasi daerah melalui penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD. Regulasi tersebut mencakup isu kesehatan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan buta aksara Al-Qur’an, serta perlindungan dan pemberdayaan petani.
Keempat Ranperda itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (12/10/2026). Dalam agenda yang sama, pemerintah daerah juga menyampaikan enam Ranperda usulan eksekutif.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi Wiranto, didampingi Sekretaris Dewan Edi Salam Mahir. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir, unsur Pengadilan Negeri, Polres, Kejaksaan Negeri, Pabung Kodim 0415/Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Muaro Jambi.
Penyampaian empat Ranperda inisiatif DPRD dilakukan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muaro Jambi, Ali Mustika.
Dalam pemaparannya, Ali menjelaskan bahwa keempat rancangan regulasi tersebut disusun untuk menjawab sejumlah kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pembangunan daerah.
Ranperda pertama mengatur tentang Kesehatan Masyarakat. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
Menurut Ali, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan dukungan kebijakan terarah. Karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu diperkuat melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan.
Ranperda kedua berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Perempuan. Rancangan aturan ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
Perlindungan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga dunia usaha.
Melalui regulasi ini, diharapkan koordinasi antarlembaga semakin kuat sehingga upaya perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih terarah, termasuk dalam aspek pencegahan dan penanganan kasus.
Selanjutnya, Ranperda ketiga mengatur tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an. Rancangan regulasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis Al-Qur’an, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dan generasi muda.
Upaya tersebut diharapkan melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, keluarga, serta unsur masyarakat agar pembinaan baca tulis Al-Qur’an dapat berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ranperda keempat mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Regulasi ini dinilai relevan dengan kondisi Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat. Petani masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana produksi, akses permodalan, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga akses pasar.
Melalui Ranperda tersebut, DPRD mendorong adanya landasan hukum yang dapat memperkuat perlindungan usaha tani, meningkatkan kapasitas petani, memperkuat kelembagaan pertanian, serta membuka akses yang lebih luas terhadap sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian.
Ali Mustika menjelaskan, penyusunan keempat Ranperda inisiatif tersebut memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, rancangan regulasi juga telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Proses harmonisasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan materi muatan Ranperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia berharap seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan perhatian terhadap empat Ranperda tersebut sehingga pembahasannya dapat berlanjut sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Selain empat Ranperda inisiatif legislatif, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan demikian, terdapat sepuluh rancangan regulasi yang mulai masuk dalam agenda pembahasan legislatif dan eksekutif. Tahapan selanjutnya menjadi ruang bagi kedua lembaga untuk mengkaji substansi, menyelaraskan ketentuan hukum, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Bagi DPRD Muaro Jambi, pembentukan peraturan daerah bukan sekadar memenuhi agenda legislasi tahunan. Produk hukum yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen untuk menjawab persoalan masyarakat.
Empat Ranperda inisiatif tersebut juga memperlihatkan perhatian DPRD terhadap sejumlah sektor mendasar, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan keagamaan, hingga pertanian.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rancangan memiliki substansi yang kuat, dapat dilaksanakan, dan didukung kebijakan serta anggaran yang memadai.
Dengan pembahasan yang melibatkan legislatif dan eksekutif, DPRD berharap regulasi yang nantinya ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Komentar