GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai mematangkan persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Seluruh perangkat daerah diminta lebih cermat dalam merencanakan program dan kegiatan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T., di Gedung Mahligai 9 Jambi, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi tersebut dihadiri Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag., Wakil Ketua II DPRD Jurjani, perwakilan Bank 9 Jambi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yakni Aripadana, S.E., M.Si., dan Shalia Alamah Joya yang mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutan Bupati Muaro Jambi yang dibacakan Sekda Budhi Hartono, ditegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat, realistis, disiplin, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Setiap perangkat daerah diminta mengevaluasi usulan program secara objektif dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak langsung terhadap masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan memaksakan semua usulan harus masuk APBD. Dahulukan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pembangunan prioritas, serta program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” demikian pesan Bupati dalam sambutan yang disampaikan Sekda.
Selain mempertajam skala prioritas belanja, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan target pendapatan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya, harus disusun berdasarkan potensi yang terukur serta didukung strategi pencapaian yang jelas. Sementara itu, perencanaan pendapatan transfer harus mengacu pada informasi resmi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan kemampuan fiskal daerah juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD mendatang. Keterbatasan anggaran, menurut arahan pemerintah daerah, harus disikapi dengan memperkuat penentuan prioritas, mengoptimalkan sumber pendapatan, serta meningkatkan kualitas belanja.
Dengan demikian, setiap program yang dianggarkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif perangkat daerah, tetapi benar-benar memiliki perhitungan yang matang, terukur, transparan, dan memberikan hasil bagi masyarakat.
Melalui sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan mekanisme penyusunan APBD 2027.
Kesamaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan anggaran daerah yang lebih terarah, sesuai regulasi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi. (Jun)
Komentar