GERBANGINFORMASI.COM, MUARO JAMBI – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat kerja dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Muaro Jambi, Selasa (14/7/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir bersama jajaran pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Melalui forum ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, pihak eksekutif memberikan jawaban dan penjelasan atas berbagai pandangan, pertanyaan, kritik, serta masukan yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi DPRD Muaro Jambi.
Pembahasan antara legislatif dan eksekutif tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah selama tahun anggaran 2025.
DPRD Muaro Jambi menilai setiap program dan penggunaan anggaran daerah perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Karena itu, berbagai catatan dan pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kritik dan saran dari DPRD merupakan bagian dari kemitraan strategis antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, seluruh masukan dewan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap masukan dan catatan dari DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ini merupakan bentuk kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif,” ujar Junaidi.
Ia mengatakan, Pemkab Muaro Jambi berkomitmen menjalankan pengelolaan anggaran dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Sementara bagi DPRD, proses pembahasan pertanggungjawaban APBD menjadi momentum untuk memastikan anggaran yang telah digunakan benar-benar sejalan dengan program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dinamika pembahasan antara fraksi-fraksi DPRD dan pemerintah daerah diharapkan menghasilkan kesamaan pandangan dalam penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dengan proses pembahasan yang terbuka dan konstruktif, DPRD Muaro Jambi berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Jun)
Komentar