GERBANGINFORMASI.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Mulai dari sengketa batas wilayah, status lahan, hingga tumpang tindih pemanfaatan tanah di kawasan transmigrasi menjadi perhatian pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS) melalui audiensi dengan Badan Bank Tanah (BBT) di Kantor Badan Bank Tanah, Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati diterima Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT Perdananto Aribowo, Kepala Divisi Pengelolaan Tanah Brigjen Pol. Yulmar Try Himawan, serta Kepala Divisi Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Bondan Pristiwandana.
Audiensi tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas sejumlah persoalan strategis pertanahan di Kabupaten Muaro Jambi. Isu yang dibicarakan meliputi sengketa batas wilayah, status tanah Area Penggunaan Lain (APL), serta tumpang tindih pemanfaatan lahan di kawasan transmigrasi dan objek land reform.
Selain itu, persoalan batas wilayah administratif yang bersinggungan dengan kawasan hutan di wilayah Sumatera Selatan turut menjadi pembahasan.
Bupati Bambang Bayu Suseno menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan penanganan yang terukur. Kepastian status serta tata kelola pertanahan menjadi aspek penting agar pemanfaatan potensi wilayah dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menghambat agenda pembangunan.
Menurut dia, Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi kawasan produktif. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, hingga pengembangan kawasan permukiman dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut perlu didukung kepastian hukum, kejelasan status kepemilikan, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
“Dukungan Badan Bank Tanah sangat kami harapkan, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur strategis serta penataan kawasan permukiman dan produktif,” kata Bambang.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan setiap proses pemanfaatan tanah dilakukan melalui mekanisme yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin mencari solusi dan prosedur yang tepat agar tanah di Muaro Jambi dapat dimanfaatkan secara optimal, namun tetap taat asas dan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain membahas penyelesaian persoalan yang ada, Bupati juga berharap Badan Bank Tanah dapat memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Pendampingan tersebut diharapkan mencakup asistensi teknis, koordinasi kelembagaan, serta dukungan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian, berbagai persoalan pertanahan dapat ditangani secara lebih sistematis dan memiliki kepastian penyelesaian.
Bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, persoalan pertanahan bukan semata-mata menyangkut administrasi dan batas wilayah. Lebih dari itu, kepastian hukum atas tanah berkaitan erat dengan perlindungan hak masyarakat, kelancaran investasi, penataan ruang, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sinergi dengan Badan Bank Tanah diharapkan dapat membuka peluang penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur strategis, penataan kawasan permukiman, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
Melalui langkah koordinasi tersebut, Pemkab Muaro Jambi berupaya mendorong pemanfaatan tanah yang lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan. Potensi lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi yang terarah, berlandaskan kepastian hukum, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Komentar