Gi.com, Sarolangun - Ratusan anggota BPD Sekabupaten sarolangun aksi damai depan kantor DPRD Sarolangun 7/7/2022 menuntut kenaikan tunjangan,
Penguatan kelembagaan pemerintah desa serta regulasi menuju tata kelola desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran.
Tertulis di sepanduk unjuk rasa,' BPD SK nya Bupati Tunjangan nya kok dibawah SK kades, "Hentikan Diskriminasi BPD"
Sebuah permohonan tertulis dispanduk aksi.
" Kepada yang terhormat bupati sarolangun dan dprd sarolangun kami bpd sekabupaten sarolangun menuntut realisasi hasil rakerda I dan audiensi untuk menaikkan tunjangan kami.
Abdul Halim selaku Orator Unjuk rasa menyampaikan," BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan unsur penting dalam Pemerintahan Desa. Ia berharap Pemerintah kabupaten Sarolangun dapat menaikan tunjangan BPD yang selama lima tahun belum ada kenaikan jumlah mereka dapat hanya Rp 500 ribu per bulan tidak layakyamg dibayar tiga bulan sekali, nilai ini terendah di Provinsi Jambi. " Ujar halim.
Sementara itu M.Sabtar Ketua PABPDSI kabupaten Sarolangun menyampaikan " BPD Kabupaten sarolangun akan menyerahkan stempel BPD desa masing-masing ke DPR sebab tampa kesepakatan BPD, Tampa Penetapan Bersama BPD perdes APBDes dan dana desa bisa dicairkan " ujar ketua PABPDSI Sarolangun.
Kedatangan Rombongan Unjuk rasa di kantor DPRD disambut baik oleh Ketua DPRD Tantowi Jauhari didampingi Sekda Endang Abdul Naser, Kasat intelkam polres sarolangun, kapolsekta sarolangun serta sekdin DPMD Kabupaten Sarolangun dan pemangku jabatan lain nya menerima audiensi Dalam audiensi ketua DPRD Kab sarolangun Menyampaikan pada prinsip nya apa yang menjadi tuntutan semua, kami sama-sama sekda sudah menerima secara langsung dan ada beberapa poin apa yg menjadi usulan atau pun menjadi permohonan insaallah akan kami tindak lanjut dan di bulan delapan ini kita akan pembahasan RAPBD Didalam Pembahasan RAPBD itu ada prubahan mulai dari tunjangan maupun hal-hal yang lain nya tadi. Saya berharap sama sama pak sekda dan dinas terkait tolong di tinjau tolong dipantau paling tidak setara dengan kabupaten yang ada ditetangga kabupaten sarolangun..” ujar Ketua DPRD sarolangun didepan ratusan anggota BPD.
Social Header